RUU Perumahan Baru Cegah Federal Reserve Terbitkan CBDC—Tapi Hanya sampai 2030
Senat Setujui RUU Perumahan dengan Larangan CBDC
Pada hari Senin, Senat meloloskan 21st Century ROAD to Housing Act, sebuah rancangan undang-undang bipartisan yang berfokus pada keterjangkauan perumahan.
Peraturan ini memiliki tujuan untuk menyatukan prioritas perumahan antara DPR dan Senat dengan upaya pemerintahan Trump agar investor institusional besar tidak mengakuisisi rumah tinggal satu keluarga.
Para senator memberikan suara 84-6 untuk membawa RUU ini ke tahap berikutnya, setelah Ketua Komite Perbankan Tim Scott dan Ranking Member Elizabeth Warren memaparkan teks legislatif terbaru usulan tersebut.
Dari total 303 halaman proposal tersebut, hanya dua halaman yang membahas ketentuan pelarangan The Fed untuk mengeluarkan CBDC ritel. Menariknya, aturan ini akan berakhir dalam waktu kurang dari lima tahun.
“The Board of Governors of the Federal Reserve System or a Federal reserve bank may not issue or create a central bank digital currency or any digital asset that is substantially similar to a central bank digital currency directly or indirectly through a financial institution or other intermediary,” bunyi RUU tersebut.
Menurut POLITICO, Gedung Putih menegaskan bahwa pemerintahan Trump sangat mendukung RUU ini. Jika ditetapkan seperti sekarang, para penasihat Trump akan merekomendasikan agar ia menandatanganinya menjadi undang-undang.
Redaksi undang-undang ini dinilai sebagai kemenangan bagi para legislator yang sudah lama menyoroti kekhawatiran privasi atas CBDC. Kekhawatiran tersebut muncul karena digital currency bisa memungkinkan pemerintah mengawasi dan mengendalikan aktivitas keuangan individu.
Namun, tanggal kedaluwarsa tahun 2030 membuat sebagian pihak menilai pelarangan ini kurang efektif.
Tanggal Kedaluwarsa Melemahkan Sikap Trump terhadap CBDC
Bila RUU ini lolos dan disahkan menjadi undang-undang seperti yang diusulkan, The Fed akan diizinkan menerbitkan CBDC setelah larangan berakhir di tahun 2030. Kabar ini membuat sebagian orang kecewa karena dianggap bertolak belakang dengan penolakan pemerintah Trump secara konsisten terhadap digital dollar.
Selama kampanye, Trump dengan tegas menolak pembuatan CBDC AS dan menyebutnya sebagai bentuk tirani.
“Mata uang seperti itu akan memberikan pemerintah federal — pemerintah kita — kontrol penuh atas uang Anda. Mereka bisa mengambil uang Anda dan Anda bahkan tidak tahu uang itu sudah hilang,” ujar presiden saat kampanye di New Hampshire pada Januari 2024.
Hanya empat hari setelah pelantikan, Trump menandatangani perintah eksekutif berjudul “Strengthening American Leadership in Digital Financial Technology.” Di antara banyak ketentuannya, perintah itu secara jelas memaparkan langkah-langkah perlindungan warga AS dari risiko terkait CBDC.
Ketentuan tersebut meliputi “melarang pembentukan, penerbitan, peredaran, dan penggunaan CBDC di wilayah hukum Amerika Serikat.”
Tanggal kedaluwarsa pada tahun 2030 dari undang-undang terbaru ini menimbulkan ketidakpastian soal dampak larangan tersebut untuk jangka panjang.
Sambil memberikan perlindungan sementara bagi mereka yang khawatir soal pengawasan pemerintah, RUU ini sekaligus membuka pintu bagi diskusi CBDC di masa depan.